Paradigma Baru dalam SIM PNPM Mandiri Perkotaan

Pembaharuan atau Penerus-lanjutan ?

By : Teguh Imanullah (teguhana@gmail.com)
Mulai terlibat di P2KP sejak ditahun 2003 sebagai Tenaga Ahli SIM di KMW II – Provinsi Banten (2003-2005), sebagai Asmandat Senior di KMW IX – Provinsi Jambi, Riau dan Riau Kepulauan (2006), untuk kemudian kembali ke KMW Provinsi Banten & DKI Jakarta hingga saat ini. Tulisan ini dibuat untuk menyambut peluncuran aplikasi SIM PNPM MP 2009. Tulisan bukan merupakan hasil Riset Tehnis akan tetapi lebih merupakan catatan serta opini yang dapat didapat dari pengalaman dan harus didiskusikan lebih lanjut.

Pendahuluan.
PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dilahirkan dari embrio yang berjuluk P2KP, adalah program yang bertugas untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatdengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap prosesnya. Keterlibatan secara langsung seperti ini hanya ditandai oleh kehadiran masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan, kesediaan mereka untuk terdaftar dalam pasukan relawan atau dalam kelembagaan serta adanya keputusan-keputusan yang mereka sepakati bersama.

Tidak seperti program-program fisik yang lain, yang dapat diukur secara kasat mata, seberapa besar fisik yang sudah selesai, seberapa yang belum selesai, berapa banyak bahan yang sudah terpakai dan berapa sisanya. Semua dapat diukur serta di bandingkan rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka hampir duapertiga pekerjaan di program PNPM ini tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diukur secara fisik, oleh karena itu pengukuran progres secara kwantitatif hanya dapat dilakukan dengan menghimpun informasi dari lapangan seberapa besar masyarakat yang ikut terlibat dan seberapa jauh proses kegiatan sesuai siklus yang disepakati, telah berjalan.

Menyadari kenyataan yang ada, maka satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja program ini secara cepat adalah melalui perangkat yang disebut Sistim Informasi Manajemen (SIM) PNPM MP.

SIM PNPM MP, pada intinya adalah sebuah perangkat yang mencatat seberapa besar masyarakat ikut hadir dalam setiap pertemuan, siapa-siapa saja yang ikut aktif dalam kegiatan dan yang pantas menerima manfaat langsung, hal-hal apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat dalam bentuk program kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan di tempatnya, serta seberapa besar pemanfaatan dana dan manfaatnya kepada masyarakat penerima manfaat.

Pada akhirnya, semua bertumpu pada sistem ini, ketidak-akuratan data, keterlambatan data, inkonsistensi data dan ketidak-normalan data yang masuk kedalam SIM akan memunculkan kesalahan intepretasi langsung terhadap keseluruhan program, demikian juga dengan perencanaan dan keputusan yang harus diambil.

Permasalahan
Kegagalan untuk mengambil informasi dari data SIM disebabkan oleh beberapa
hal, antara lain:
- Data yang masuk tidak akurat.
Tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan bahwa data itu tidak akurat salah satunya adalah adanya sebuah data statis yang mengalami perubahan nilai dari bulan ke bulan. Adanya data yg berbeda nilainya jika dilihat dari pandangan setiap unit kerja atau berbeda dari senyatanya di lapangan. Macam data yang tidak sesuai peruntukannya atau data yang salah hitung.
- Keterlambatan data
Capaian data yang ada tertinggal jauh dari capaian Quick Status atau laporan bulanan yang ada.
- Inkonsistensi data
Diamati dari naik dan turunnya nilai capaian jika data dipantau pada tiap-tiap bulannya, atau terjadi perubahan data yang signifikan pada tahapan yang seharusnya sudah selesai.
- Data yang tidak normal (anomali data)
Data yang muncul, tidak sesuai dengan SOP kegiatan yang telah ditetapkan, data yang tidak mungkin untuk dinilai, seperti jumlah peserta yang lebih cocok sebagai peserta kampanye daripada peserta rembug, data tahun yg tidak sesuai, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, haruslah dipetakan apa yang menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan ini, setelah permasalahan dipetakan barulah diupayakan usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Beberapa kemungkinan penyebab masalah diatas dapat dipetakan sebagai berikut:
1. Data yang terkumpul tidak benar (valid)
2. Data terlambat untuk di input
3. Data diambil dari sumber yang salah
4. Data tidak sesuai dengan yg diharapkan (SOP)
5. Data tidak diinputkan dengan benar
6. Perangkat (Hard, Soft & Brain) yang tidak memadai

Idealnya, aplikasi yang dibangun untuk mencatat data kegiatan yg ada haruslah memperhatikan masalah-masalah yang ada (selain keingian memperoleh informasi), kemudian barulah membangun sebuah aplikasi yang sesuai dan diharapkan informasi yang diperoleh menjadi lebih baik.

Tinjauan Umum
Dari permasalahan diatas, kita coba tinjau secara umum, dan terserah kemudian jika ingin didiskusikan secara lebih mendalam.

1. Data yang di kumpulkan tidak benar (valid)
Kenyataan dilapangan adalah betapa sulitnya seorang Asmandat mendapatkan data yang sudah sesuai dengan harapannya, artinya data yang dia peroleh tidak lagi perlu dipertanyakan dan tidak lagi terdapat partikel data yang dibiarkan kosong oleh si sumber data. Asmandat seringkali harus mengembalikan format data yang diterimanya karena data yang tidak lengkap atau tidak benar, bahkan terkadang setelah data itu dinyatakan valid oleh perangkat yg berwenang sekalipun.

Pengamatan sepintas menjelaskan bahwa tidak semua pelaku PNPM MP paham terhadap proses pendataan. Mereka memang melakukan kegiatan, tetapi tidak dapat melakukan pelaporan terhadap kegiatan tersebut. Adapun penyebabnya antar lain:

1. Kurang pahamnya mereka terhadap substansi kegiatan dan atau adanya perbedaan pendapat antara kegiatan yg mereka lakukan dan kegiatan yg harus dipotret di dalam SIM, contohnya kegiatan yang seharusnya dimulai dan diakhiri di tingkat kelurahan, dsb
2. Kebingungan mereka untuk dapat menjabarkan Master Schedule (MS) karena ada banyak kegiatan yang di catat di dalam MS, akan tetapi tidak semua yang bisa dicatatkan kedalam SIM. Lalu bagian mana yg dicatat dan bagian mana yang tidak dicatat masih menjadi masalah di tingkat Tim Fasilitator bahkan di tingkat Asmandat. MS yang ada sekarang tidak menggambarkan kebutuhan data SIM.
3. Kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan sesuai pedoman substansional. Kenyataan bahwa mengadakan kegiatan di tingkat basis lebih mudah diakukan daripada di tingkat kelurahan juga terkadang mengganjal ketentuan yg sudah di “SOP”-kan di SIM
4. Merasa tidak memerlukan SIM untuk menilai kinerja, Capaian Kegiatan dinilai berdasarkan intuisi semata.
5. Lemahnya SDM dalam proses pendataan, terutama dalam mengoperasikan komputer juga dapat menyebabkan perhitungan yang salah.
6. Perangkat SIM (Format data) yang tidak dipahami atau salah format data.

2. Data terlambat untuk diinput
Sifat database SIM PNPM MP adalah “bulk” yakni adanya data yang datang dalam jumlah yang sangat besar pada suatu waktu. Dapat di ambil contoh, untuk sebuah Korkot yang memiliki 10 kelurahan dan kita anggap masing-masing rata-rata memiliki 5 RW dan 30 RT, maka akan terkumpul data 350 record di tingkat basis dan 20 record di tingkat kelurahan dan jika terdapat 6 filed pada setiap record, maka akan terkumpul (350+20) x 6 = 2.220 partikel data yang harus di input. Jika kemampuan seorang Asmandat menginputkan sebuah data, rata-rata 5 detik, maka data akan selesai diinput selama 3 jam. Hanya saja perlu diingat bahwa menginput data angka lebih sulit daripada menuliskan beberapa lembar naskah.

Pembacaan kolom dan baris ikut mempersulit pemasukkan data. Ketidaklengkapan data yang diterima Asmandat turut memperburuk keadaan. Sistem SIM tidak memperkenankan data yang tidak lengkap. Ini sebuah langkah yang benar untuk mencegah input data yang salah. Akan tetapi kesulitan kemudian muncul pada saat data harus dikembalikan kepada sumber data, terkadang dibutuhkan waktu yang cukup lama agar data tersebut kembali lagi ke tangan Asmandat.

Persoalan ditambah dengan butuh waktunya serangkaian kegiatan harus diperiksa dulu oleh Korkot dan Assistennya dan untuk kemudian dinyatakan valid agar dapat diinputkan kedalam sistem. Kenyataan bahwa Korkot dan Assistennya terkadang juga tidak punya cukup waktu untuk pekerjaan dibidangnya sendiri, apalagi untuk memeriksa sejumlah data SIM. Alih-alih, data akan langsung sampai ke tangan Asmandat tanpa diperiksa validasinya. Disinilah kebutuhan Asmandat yang jeli dan mengerti substansi sangat diperlukan.

Sementara itu, kita memiliki MS yang didalamnya banyak terdapat kegiatan yang dilakukan secara paralel karena masa berlaku program (pada saat ini) dirancang sangat singkat. Belum lagi persoalan luasnya wilayah cakupan, transportasi yang minim, sarana telekomunikasi yang minim dan bahkan biaya penyampaian data hingga sampai ke tangan Asmandat yang sangat minim.

3. Data diambil dari sumber yang salah
Entah siapa yang menyesuaikan dengan siapa, di dalam program ini semua
menjadi tidak jelas. Patokan pengambilan data SIM adalah sebuah dokumen
kesepakatan antara pemberi tugas dan pelaksana tugas yakni Glossary Data SIM, seharusnya Glossary Data berpatokan pada serangkatan kegiatan yang tercantum di dalam MS, akan tetapi tidaklah demikian adanya. Ambil contoh adanya kegiatan review RK (yang didalam Glossary Data merupakan bagian dari Review Program) tidak diatur di dalam MS yang hanya mengatur review PS dan Review PJM di bawah kelompok kegiatan Review Program. Kemudian kegiatan Pelatihan misalnya adanya data Pelatihan Keuangan (SIM PM 2008) bagi UP-UP, padahal saat di konfirmasi ke TA Pelatihan, tidak ada kegiatan pelatihan keuangan bag UP, yang ada adalah pelatihan bagi UP, di Glossary pun tidak dibahas mengenai serangkaian pelatihan di tingkat masyarakat.

Perlu diperhatikan juga bahwa memberikan pemahaman kepada Fasilitator akan kegiatan yang dilakukannya berdasarkan MS juga merupakan suatu kesulitan tersendiri, apalagi jika terdapat data yang harus diambil sementara di MS tidak terdapat kegiatan tersebut. Keadaan ini sangat berpotensi untuk menyebabkan kesalahan data yang didapat.

4. Data tidak sesuai dengan yg diharapkan (SOP)
Secara umum, apa yang diharapkan dan dikerjakan dari program ini diatur di
dalam Panduan Umum, dan tiap kegiatan di dalam sebuah siklus diatur dalam buku Panduan Teknis. Lalu apakah perancangan sistem SIM PNPM MP ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang ada ? Sebagian besar sudah walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Contoh yang dapat di ambil, adalah adanya data KK dan KK Miskin pemanfaat di dalam format Renta-PJM SIM, tetapi tidak ditemukan di dalam Panduan Teknis penyusunan PJM. Demikian pula perlu kesepakatan, apakah data yang diperlukan itu Jiwa Laki-laki dan Perempuan, atau Jiwa Miskin Laki-laki dan Perempuan ? Lalu jika sebuah kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah jiwa pemanfaat, apakah diperlukan juga data KK dan KK miskin pemanfaat ?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi penting pada saat kita ingin memperoleh informasi yang benar tentang seberapa besar masyarakat yang telah memperoleh manfaat. Selain itu, SIM juga tidak dapat menyediakan informasi yang benar dari yang diminta oleh Indikator Kinerja di dalam Panduan Umum PNPM MP. Ini dikarenakan SIM yang ada merupakan kelanjutan dari SIM yang terdahulu tanpa mengalami perubahan mendasar, padahal PNPM MP telah banyak mengalami berubah dari induknya dulu, P2KP.

5. Data tidak diinputkan dengan benar
Seperti yang diterangkan di awal, bahwa sifat “bulk” data SIM PNPM MP terkadang menyebabkan seorang Asmandat merasa memiliki tugas yang sangat berat. Membagi beban tersebut dengan penjadwalan merupakan langkah logis yang dapat dilakukan selain dengan memperkerjakan seorang pembantu atau operator. Hanya saja dengan MS seperti yang ada saat ini menyebabkan strategi penjadwalan saja tidaklah lagi logis.

Dengan asumsi bahwa data yang telah berada ditangan asmandat telah benar dan diperiksa secara teliti, kesalahan input data masih mungkin terjadi. Seorang pekerja masih memiliki kemampuan terbatas dalam menginputkan data dengan benar ke dalam sistem, selain itu faktor keseragaman format data, kondisi lingkungan serta alat input yang digunakan ikut mempengaruhi data yang di input. Anggaplah situasi kejiwaan dari pekerja tersebut tidak kita perhitungkan. Jika ingin adil, mungkin kita juga harus melihat secara langsung bagaimana kondisi ruangan kerja seorang asmandat, sudah nyaman untuk bekerja atau tidak.

Lalu kemudian kita harus melihat lagi perangkat yang digunakannya, baik atau tidak. Masalah Keyboard yang tidak enak untuk dipakai mengetik dapat mempengaruhi hasil inputan mereka, celakanya keyboard jenis inilah yang paling banyak ditemui karena berharga murah.

6. Perangkat (Hard, Soft & Brain) yang tidak memadai
Idealnya di setiap kantor Korkot harus di lengkapi dengan adanya perangkat SIM yang lengkap. Baiklah kita bahas satu persatu:

1. Hardware, seperti yang diungkap diawal, urusan mutu keyboard saja akan sangat mempengaruhi kinerja seorang Asmandat. Sistem Unit yang baik dan stabil, sistem jejaring lokal yang mempermudah penginputan secara serentak, jaringan Internet yang cepat dan baik ikut mempengaruhi hasil pekerjaan. Lalu apakah semua perangkat ini sudah tersedia dan sesuai spesifikasi yang diharapkan ?
2. Software, diharapkan dirancang dengan memperhatikan faktor kesulitan dalam menginput data. Sementara aplikasi yang ada, tidaklah demikian. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah dalam proses input Quick Status (SIM PNPM Version 01, 2009) setiap kelurahan akan melalui 5 kali click, untuk 10 kelurahan dengan 8 rencana kegiatan, akan diperlukan 5 x 10 x 8 = 400 kali click, belum lagi jika harus menscroll daftar kegiatan dari List MS yang ada, semakin lanjut siklus yang harus dikerjakan, semakin kebawah daftar yang ada pada list MS dan perlu lebih kurang 13 kali click untuk mencapai kegiatan 001002003:Verifikasi Kelengkapan dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK belum lagi tindakan memilih kelurahan fokus. Ada lagi, pada SIM BLM, proses input Renta PJM memerlukan energi yang sangat besar. Jika ingin dihitung, maka dibutuhkan lebih kurang 17 partikel data di tiap record (ini partikel yang wajib di isi, bila ada data kosong, record tidak dapat disimpan). Anggaplah sebuah kelurahan memunculkan 10 jenis kegiatan di tiap-tiap tahun renta maka akan ada 30 record kegiatan. 30 x 17 = 510 buah data dan 5100 buah data untuk 10 kelurahan yang memerlukan waktu input lebih kurang 4,5 jam. Itupun jika tidak ada masalah terhadap keseragaman format dan kelengkapan data.
3. Brainware, didalam istilah kita adalah merupakan mereka-mereka yang bertugas merancang aplikasi serta yang menggunakan aplikasi, dan bukanlah mereka yang memanfaatkan informasi. Pada awalnya kita membutuhkan mereka-mereka yang mampu mengelola database dalam artian mampu mengerjakan semua pekerjaan dalam pengelolaan database hingga memunculkan informasi yang dibutuhkan dimasing-masing tempat kerja mereka. Disamping itu mereka diwajibkan memahami dengan benar substansi program PNPM MP ini guna memiliki kemampuan untuk meneliti kebenaran data yang masuk dan target capaian yang ingin didapat. Kelemahan kita adalah tidak semua asmandat yang ada berkemampuan pengelolaan database dan pemahami substansi yang baik.

Pada saat ini, mungkin kemampuan substansi PNPM MP lebih menjadi penting dibandingkan kemampuan pengelolaan database, karena paket aplikasi SIM PNPM MP, konon telah disiapkan dengan lengkap.

Perubahan Paradigma atau Meneruskan Kondisi Lama?
Peluncuran aplikasi SIM PNPM Ver.1 Tahun 2009 ini diharapkan membawa perubahan penting di dalam sistem SIM kita, menurut istilah yang muncul pada EGM SIM di akhir bulan Mei 2009 kemarin, adalah ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma bagaimana yang dimunculkan dan apakah perubahan paradigma itu telah dapat menjawab semua permasalahan diatas ?

Uraian beberapa permasalahan di atas yang muncul sejauh pengalaman penulis,
tetapi tidak tertutup kemungkinan di daerah lain memunculkan masalah yang berbeda dan harus juga ikut diperhatikan. Dari persoalan-persoalan yang muncul dipelajari lalu kemudian disesuaikan dengan Glossary serta MS dan kebutuhan Informasi yang harus dipublikasikan, barulah sebuah aplikasi yang baik dapat dibuat. SIM PNPM Ver.1 Tahun 2009 ini dirancang untuk mempercepat pengaliran arus data dengan asumsi semua perangkat di Korkot dalam kondisi ideal, sistem online nya membuat semua data yang dihimpun di tingkat korkot akan langsung masuk kedalam server PNPM. Aturan seperti ini sebetulnya telah lama diterapkan oleh sistem QS dan SIM MK kita meskipun tidak semua KMW melangsungkan data tersebut ke KMP tetapi melewatkannya ke KMW dahulu untuk dipastikan kebenarannya. Metode sinkronisasi juga pernah dicobakan secara lokal, meski tidak sepenuhnya berhasil. Mungkin yang benar-benar baru adalah sistem sinkronisasi secara online via jaringan internet langsung ke server. Proses verifikasi data dari tingkat korkot, sebetulnya juga telah diterapkan sejak awal. Seharusnya data yang masuk ke KMW, sudah harus bersih dari segala macam kesalahan meskipun demikian pada tapis kedua ini, banyak data salah masih juga ikut terkirim ke KMP.

Cara pandang lama kita tentang alur data SIM adalah bahwa data yang berasal dari Tim Fasilitator di lapangan harus diverifikasi dan dibenarkan dulu oleh Korkot dan Assistennya untuk kemudian dimasukkan ke dalam SIM, data ini kemudian dikirim ke KMW untuk diperiksa ulang, barulah dikirim ke KMP. Sekarang kita ubah, data dari korkot langsung ke KMP, KMW hanya memantau tanpa terlibat langsung. Ini hal yang baik, karena toh nyatanya banyak tapis ke dua di KMW juga terkadang gagal mencium adanya kesalahan data. Akan tetapi metoda pengiriman data langsung ke server hanya dapat berlaku benar, jika semua kondisi dalam keadaan baik, maksudnya tidak ada lagi muncul faktor penyebab masalah seperti yang di ungkap di awal. Artinya kondisi brainware, software, hardware dan environment benar-benar optimum.

Bahwa SIM menjadi penting di tingkat korkot sebagai alat pengendali harusnya juga menjadi paradigma SIM oleh korkot. Sebagian Korkot lebih merasa direpoti oleh SIM karena catatan yang mereka buat di dalam buku agendanya terkadang lebih mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya dibanding dengan SIM. Menurut mereka ini, SIM penting tetapi tidak utama. Faktor penyebab diatas menjelaskan mengapa mereka tidak mempercayai SIM secara utuh.

Banyak usaha perbaikan telah dilakukan oleh Tim Sim Pusat, akan tetapi sebagian besar sistem yang telah ada tidak dirubah secara signifikan. Lalu apakah memang benar akan terjadi perubahan atau hanya melanjutkan masalah lama saja.

Perubahan yang Diharapkan
Dari pemberi pekerjaan, perubahan yang diharapkan adalah tersedianya informasi yang dapat dipercaya, akurat dan uptodate. Tetapi persoalannya, dapatkah kita memenuhi permintaan tersebut. Pekerjaan dilakukan dilapangan, data tersedia cukup lengkap hanya saja dapatkah data itu di himpun dan di sajikan dengan benar sebagai sebuah informasi? Beberapa perubahan mendasar mungkin dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut, antara lain;

1. Memastikan semua pelaku PNPM MP mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang SIM (adanya materi SIM di setiap jenjang pelatihan)
2. Membuat buku Panduan Teknis tentang SIM yang berisi format data, aturan pengisian data, sumber data, aturan-aturan mendapatkan data sesuai siklus dan bagaimana ketentuan verifikasi dilakukan.
3. Memastikan bahwa aturan dan perangkat yang digunakan sudah baku hingga tidak lagi membingungkan dan menjadi bahan diskusi di tingkat lapangan.
4. Proses verifikasi yang dibakukan. Selama ini kita mungkin banyak mendengar kata verifikasi, akan tetapi proses verifikasi yang ada masih sebatas apakah kegiatan itu dilakukan atau tidak. Mungkin ada ketentuan lain yang menjadi tolok ukur kebenaran kegiatan dapat di inventarisir.
5. Metoda input di dalam aplikasi juga harus dipertimbangkan dengan benar, jangan hanya asal mengeluarkan form input tanpa mempertimbangkan kesulitan si pengguna aplikasi. Aplikasi yang ada masih dibuat dengan kondisi deprogram dengan mudah (maksudnya dalam segi penulisan baris perintah/program), tidak dirancang untuk diinput dengan mudah dan benar.
6. Metoda input yang diawali dari tim faskel mungkin bisa menjadi pilihan. Metoda ini dilakukan dengan memberikan dalam bentuk softcopy dari format data SIM (file Ms. Excel) untuk kemudian diisikan langsung oleh tim faskel. Di Korkot, hasil Printout dijadikan lembar verifikasi, sementara data dari file softcopy di import langsung ke SIM. Ini mengurangi langkah pengetikan ulang oleh Asmandat. Format data Ms. Excel dirancang dan dibakukan dari tingkat pusat.
7. Aplikasi yang ada hanya memiliki menu Input dan Lapor (report). Tidak ada menu analisa kesalahan data. Ini mungkin dapat juga dibuatkan. SIM PM 2007 dan PM 2008 sudah terdapat modul yang memeriksa kelengkapan data, mungkin bisa dikembangkan menjadi alat untuk memeriksa data-data anomali.
8. SIM PNPM 2009 sudah memunculkan hasil dari ukuran Indikator Kinerja, ini cukup membantu hanya saja sudah sesuaikah dengan ketersediaan data yang ada? Ketentuan keterlibatan kaum rentan dan wanita dalam pertemuan dst, misalnya apakah data kaum rentannya telah tersedia? Di Sosialisasi awal dan RKM kita tidak dapat mengidentifikasi berapa orang yang miskin dalam pertemuan itu. Menentukan kaum miskin hanya berani kita identifikasi setelah adanya FGD RK, lalu bagaimana kita bisa memiliki kriteria kaum miskin pada tahap-tahap sebelum FGD RK? Ini mungkin perlu dibahas khusus.
9. Jika SIM dianggap sebagai salah satu faktor penggajian, mohon dikeluarkan sistem penilaiannya secara baku, dan otomatik jika bisa, sehingga tidak disalah artikan oleh pelaku di lapangan.
10. Data SIM diperoleh dari dokumentasi kegiatan lapangan, sejauh ini masih belum ada ketentuan atau aturan yang dibakukan untuk memelihara dokumen tersebut. Dimana dokumen itu disimpan, dalam bentuk apa dan siapa yang bertanggungjawab atas keselamatan dokumen tersebut serta aturan pembiayaannya.
11. Aplikasi sim yang terbaru sudah merupakan SIM yang terintegrasi antara QS dan PM (Konon kabarnya QS sudah tidak lagi diperlukan nantinya, baguslah…) tetapi mungkin berintegrasi dengan SIM MK dan SIM Infra merupakan sebuah pemikiran baik.
12. Jika opsi pengisian secara berjejaring dimungkinkan, maka harap disediakan fasilitas yang memadai untuk itu. Menjamin ketersediaan perangkat keras dan lunak yang baik juga merupakan suatu kewajiban jika ingin hasil yang baik.
13. SIM PNPM 2009 sudah online, diperlukan infrastruktur yang cukup baik agar data dapat terkirim dengan baik. Pembiayaan operasional SIM sudah harus diperhitungkan dengan baik, mulai dari biaya pengiriman data di tingkat faskel hingga di tingkat korkot.
14. Pernah terusulkan untuk memunculkan adanya fasilitator khusus data, tetapi ini tidak memungkinkan katanya, jika demikian kita dapat keluarkan aturan bahwa salah seorang fasilitator di dalam sebuah tim harus bertanggungjawab terhadap pendataan. Selama ini aturan telah dijalankan oleh sebagian tim tetapi tidak tertulis.

Kesimpulan
Masih banyak perbaikan mendasar yang harus dikerjakan jika menginginkan sebuah sistem yang baik untuk menelurkan informasi yang baik. SIM PNPM Ver. 0.1 Tahun 2009 ini dibangun berdasar SIM terdahulu yang masih menyimpan banyak kesalahan dan kesulitan. Jika ingin membangun SIM PNPM paradigma baru, mulailah dengan SIM yang memiliki metoda pengelolaan database benar-benar baru yang bebas dari masalah dan bersahabat dengan Korkot, Asmandat dan Tim Fasilitator Kelurahan.

Bogor, Juni 2009.

Catatan pengingat:

• SIM MK dan SIM INFRA, bagaimana intergrasinya dengan SIM reguler?
• Paradigma baru SIM ? yang mana itu ? kenapa muncul istilah itu ? apa maksudnya ?
• Diperlukan SDM asmandat yang memahami substansi karena kompleksitasnya persoalan, dibanding paham database.
• A = B + C (+d+e+f+g+…) : Aturan yang di dalamnya ada aturan-aturan terselubung yang membingungkan
• Kelalaian personal karena merasa kesulitan dengan data SIM.
• Faktor eksternal, seperti jangkauan wilayah yang luas, transportasi yang minim atau mahal dan biaya komunikasi yang terbatas serta perangkat SIM (format data) di tingkat Tim Fasilitator yg tidak lengkap atau tidak benar.
• Tidak dapat disangkal bahwa bahkan SIM 2009 yang terbaru sekalipun, dibangun atas ketidaknyamanan dari SIM sebelumnya.
• BPKP berpatokan pada PedUm, SIM tidak berpatokan pada PedUm. Gimana menyajikan data untuk BPKP?
• Bagaimana menentukan bahwa si A itu miskin dan si B itu tidak miskin ?
• QS: List MS, yang sudah selesai hilangkan dari daftar, susun list hanya untuk kegiatan 1 bulan saja, atau yg dalam rentang waktu 1 bulan harus dilaksanakan dari siklus awal di tetapkan dalam rencana, tidak semua tampil.

(To be continued, meanwhile, keep thinking…)